gemay (gemar membaca akuntansi kuy

Hallo sobat akuntansi !!!

Apakah kalian tahu bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka untuk menangani penyebaran virus Corona di Indonesia? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan kebijakan keuangan negara dan kebijakan sistem keuangan untuk melaksanakan APBN 2020 dan menghadapi ancaman yang yang membahayakan perekonomian nasional.

Berikut ini merupakan kebijakan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 :

  1. PPh Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT

 penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22 persen yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40 persen yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3 persen lebih rendah.

2. Perpajakan Perdagangan Sistem Elektronik

perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kebijakan ini dapat berupa pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE

3. Perpanjangan Waktu Kewajiban Pajak

pemerintah juga mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya virus Corona

4.  Kewenangan Bea Masuk di Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Indonesia mendapatkan kewenangan dalam pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk. Kewenangan itu diberikan kepada Bendahara Negara dalam konteks untuk penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *